Pemerintah Yordania resmi melarang Ikhwanul Muslimin, kelompok oposisi paling vokal di negara itu, dan menyita aset-asetnya. Ini dilakukan setelah belasan anggota kelompok itu ditangkap karena terkait dengan rencana sabotase, kata Menteri Dalam Negeri Yordania, Mazen Fraya.
Belum ada komentar langsung dari gerakan itu mengenai keputusan yang diumumkan pemerintah Yordania pada Rabu (23/4) waktu setempat. Kelompok tersebut telah beroperasi secara legal di Yordania selama beberapa dekade dan memiliki dukungan akar rumput yang luas di pusat-pusat kota besar dan mempunyai sejumlah kantor di seluruh negeri.
Sebelumnya, otoritas Yordania mengatakan minggu lalu telah menangkap 16 anggota Ikhwanul Muslimin, dengan mengatakan mereka dilatih dan dibiayai di Lebanon dan merencanakan serangan yang melibatkan roket dan drone terhadap target-target di dalam kerajaan itu. Otoritas Yordania juga mengaitkan rencana yang digagalkan pada tahun 2024 dengan sebuah sel Ikhwanul Muslimin di negeri itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menteri Dalam Negeri Yordania, Mazen Fraya mengatakan semua kegiatan kelompok itu akan dilarang dan siapa pun yang mempromosikan ideologinya akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Larangan itu termasuk menerbitkan apa pun oleh kelompok itu dan penutupan serta penyitaan semua kantor dan propertinya.
Ikhwanul Muslimin, salah satu gerakan Islam tertua dan paling berpengaruh di dunia Arab, telah membantah adanya hubungan dengan dugaan rencana tersebut. Namun, Ikhwanul mengakui bahwa para anggotanya mungkin terlibat dalam penyelundupan senjata ke warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki.
Para penentang Ikhwanul Muslimin, yang dilarang di sebagian besar negara Arab, menyebutnya sebagai kelompok teroris berbahaya yang harus dihancurkan. Gerakan tersebut mengatakan bahwa mereka secara terbuka meninggalkan kekerasan beberapa dekade lalu, dan mengejar visi Islamis dengan menggunakan cara-cara damai.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini